Pemkab dan DPRD Sleman Komitmen Perkuat Konservasi Lingkungan, Seperti ini Upaya yang Dilakukan

Daftar Isi

Suasana acara bincang Jejak Lingkungan di Dapur Alga, Sanggrahan, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jumat (2/10/2026).


SLEMAN (Penasembada.com) - Alih fungsi lahan yang masif dan maraknya pembangunan properti, perumahan, hingga pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman mulai mengancam kelestarian lingkungan. Kondisi itu memicu kekhawatiran serius terhadap krisis air bersih akibat menyusutnya debit hingga matinya sejumlah sumber mata air di berbagai wilayah.

Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya untuk menggencarkan langkah konservasi, khususnya melalui pendekatan pemulihan vegetatif, guna mengembalikan fungsi daerah tangkapan air. 

Pembahasan itu mengemuka dalam program Jejak Lingkungan yang berlangsung di Sanggrahan, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, pada Jumat (2/10/2026). Diskusi interaktif yang mengangkat tema 'Melestarikan Sumber Mata Air untuk Generasi Selanjutnya' itu menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman. 

Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan DLH Kabupaten Sleman, Sasikirana Dian Ekowati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi mata air yang berkaitan erat dengan ekosistem sungai purba. 

Meskipun secara spesifik pengukuran debit  belum pernah dilakukan. Namun petugas di lapangan hingga warga setempat telah merasakan adanya perubahan atau penurunan cadangan air secara visual. 

"Kalau untuk mengukur debitnya, kami belum fokus sampai ke situ. Tapi secara visual,  masyarakat dan warga sudah tahu, bahkan petugas juga bilang, 'Oh, (mata air) ini sudah kering sekarang, padahal tadinya banyak'. Tandanya bisa dilihat dari catchment area, di mana kestabilannya sudah berkurang dan vegetasinya banyak yang hilang," ucap Sasi. 

Dikatakan, fenomena menurunnya debit mata air telah terjadi di beberapa titik di Bumi Sembada. Salah satunya berada di kawasan Jalan Damai, di mana ada titik mata air yang sudah surut dan hilang. Meskipun beberapa meter dari lokasi itu, ditemukan titik mata air baru. 

Menurutnya, perubahan zona resapan air menjadi kawasan pemukiman di lokasi tersebut jadi faktor utama terganggunya jalur air bawah tanah. Sehingga titik mata air bisa surut dan bergeser. 

Menanggapi fenomena tersebut, DLH Kabupaten Sleman menyiapkan sejumlah strategi untuk memulihkan kelestarian sumber mata air. Langkah yang dilakukan di antaranya melalui pendekatan konservasi vegetatif dengan menanam jenis pohon yang akarnya bisa menampung air.  Tujuannya agar bisa memulihkan fungsi hidrologis tanah dan menjaga daerah tangkapan air. 

"Menanam pohon itu sangat penting, tapi harus disesuaikan dengan karakteristik tanah. Misalnya tanaman Gayam, mungkin itu primadona karena akarnya kuat untuk mengikat air. Tapi tidak di semua tempat, (pohon gayam) bisa hidup bagus," jelasnya. 

Untuk mengawasi dan mengantisipasi alih fungsi lahan yang marak terjadi, Sasi menyebut DLH Sleman aktif berkolaborasi dengan komunitas pelestari lingkungan, khususnya Komunitas Peduli Sungai. Mengingat mata air dan sungai memiliki keterkaitan ekologis yang erat, pengawasan dan edukasi rutin terus digencarkan kepada masyarakat.

Selain itu, DLH Sleman juga memfokuskan bantuan bibit tanaman di area sempadan sungai dan wilayah yang membutuhkan, serta bersinergi dengan program Kampung Iklim (Proklim) di tingkat padukuhan. Dalam hal penyediaan anggaran dan pengadaan bibit, pemerintah turut menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus khusus pada pelestarian tanaman lingkungan.

"Kami bermitra dengan teman-teman komunitas Peduli Sungai, karena mata air itu sumbernya dari sungai. Kami juga memberikan dukungan tanaman, misalnya di area sempadan sungai dan lewat program Proklim. Bahkan kami juga bermitra dengan BPD dan CSR yang konsen di tanaman," tuturnya. 

Sasi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah hulu seperti Sleman. Sebab, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder terkait upaya pelestarian alam dan sumber mata air. 

Selain itu, pengawasan ketat terhadap perizinan tata ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terus dikoordinasikan dengan instansi terkait agar pembangunan yang berjalan tidak merusak daerah resapan air.

"Mata air adalah sumber dari segala sumber kehidupan masyarakat di sini. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama menjaga kuantitas sekaligus kualitasnya dari pencemaran limbah maupun sampah. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus bergandengan tangan, karena ini milik kita bersama untuk anak cucu kita kelak," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman, Surana, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan melalui penganggaran yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat dan generasi mendatang. 

Dia menekankan bahwa upaya penanaman pohon kembali (reboisasi) yang digalakkan saat ini merupakan bentuk kerja keras untuk masa depan anak cucu, bukan untuk dinikmati oleh generasi sekarang. Ia menganalogikan bahwa anggaran pemerintah harus difokuskan sepenuhnya untuk menolong dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau anggaran, selama itu bermanfaat dan menolong perkakas masyarakat, itu disebut anggaran. Kalau tidak, berarti pelanggaran. Dan itu harus tepat sasaran. Yang akan menikmati tanaman itu nanti anak-anak cucu kita, bukan kita. Karena tumbuh kembang manfaatnya sekitar 5 hingga 20 tahun ke depan," tegasnya.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman senantiasa menempatkan program yang berorientasi pada masyarakat sebagai prioritas utama. Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor lingkungan hidup di Sleman terus digelontorkan secara masif dari tahun ke tahun guna memastikan penataan wilayah, irigasi, dan infrastruktur pendukung berjalan optimal. (Red)