LBH Semesta Hadir Menjawab Kebutuhan Perlindungan Hukum Buruh

Daftar Isi

YOGYA (Penasembada.com) - Federasi Serikat Merdeka Sejahtera (F-Semesta) secara resmi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Semesta (LBH Semesta).

Ketua Umum F-Semesta Faisal M, mengatakan, LBH yang didirikan ini sepenuhnya akan dikelola oleh para pekerja anggota F-Semesta. Keberadaannya diharapkan menjadi jawaban atas tantangan hukum yang buruh hadapi hari ini.

"LBH ini lahir dari Federasi Semesta yang konsisten di jalan pekerja. Pendirian LBH ini adalah langkah strategis dalam memperluas ruang perjuangan buruh," ujar Faisal yang juga pembina LBH Semesta ini, Kamis (2/10/2026).

Ketua LBH Semesta terpilih, Arsiko menambahkan, pendirian LBH ini merupakan hasil keputusan kongres yang diadakan di Lowanu, Yogyakarta pada 30 September 2025, LBH ini lahir sebagai bagian integral dari ekosistem Semesta, untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum buruh sekaligus memperkuat perjuangan kelas pekerja.

“LBH ini sebagai alat perjuangan pekerja khususnya anggota ataupun calon anggota Semesta untuk melindungi diri dan melawan dalam kondisi hukum negara kita yang kian memprihatinkan,”sebut Arsiko.

Menurutnya, fokus dan program kerja LBH Semesta dalam jangka pendek antara lain, akan terlibat mendampingi aktivis dan pekerja yang ditangkap maupun dikriminalisasi karena berunjuk rasa, memberikan pendampingan litigasi dan nonlitigasi untuk anggota dan calon anggota F-Semesta.

"Termasuk mengembangkan pendidikan hukum buruh melalui sekolah paralegal, program magang, serta kerja sama dengan pihak eksternal yang sejalan," jelasnya.

Kantor LBH Semesta yang berlokasi di Lowanu, Yogyakarta ini nantinya menjadi pusat advokasi hukum yang dekat dengan kehidupan anggota Semesta, sekaligus alat kolektif untuk melawan ketidakadilan.

"Pendirian LBH ini adalah wujud keyakinan bahwa hukum bukanlah ruang yang netral. Hukum kerap berpihak pada modal dan negara, sementara rakyat pekerja terus dipinggirkan,"timpalnya.

"Karena itu, LBH Semesta hadir bukan sekadar sebagai penyedia bantuan hukum, melainkan sebagai senjata kolektif buruh dalam melawan ketidakadilan," sambungnya. (Red)